Di ITN Malang Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kupas Penyimpangan Tata Ruang

Di ITN Malang Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kupas Penyimpangan Tata Ruang

Kota Malang yang memiliki banyak bangunan peninggalan jaman kolonial menjadi perhatian tersendiri bagi Ir. Wisnubroto Sarosa, CES.M.Dev.Plg., Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional RI. Apalagi sekarang kota dengan julukan kota pendidikan ini makin berkembang dengan pembangunan infrastruktur dan perumahan.

“Kawasan Kota Malang yang tertata baik ada dua, yakni kawasan yang dibangun oleh Belanda seperti di jalan Ijen, dan kawasan yang dibangun oleh developer. Dua kawasan ini dipastikan tertata baik,” kata Wisnubroto, saat memberikan kuliah umum bertema ‘Pengendalian Pemanfaatan Ruang’, di kampus I Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, pada Jum’at (07/12/2018).

Penilai tidak hanya dilihat dari penataan bangunannya saja, namun juga dilihat seperti dari drainase yang tertata baik serta adanya jalur hijau / Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di luar kawasan itu menurut Wisnubroto, penataannya kurang memenuhi syarat bahkan banyak terkesan berantakan.

“Ini menjadi persoalan bagi kita. Tujuan penataan ruang adalah aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Satu lagi tujuan yang tidak tercantum tapi tidak boleh diabaikan, yakni tata ruang yang berkeadilan,” ujar lulusan magister dari Prancis ini.

 

Di ITN Malang Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kupas Penyimpangan Tata Ruang
Di ITN Malang Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kupas Penyimpangan Tata Ruang

 

Permasalahan penyimpangan tata ruang tidak hanya terjadi di perkotaan saja. Bahkan sudah lama merambah daerah pinggiran hutan yang notabene menjadi area hutan lindung. Kelompok yang berpotensi melanggar tata ruang biasanya berada di sisi kiri dan kanan grafik distribusi normal tingkat pendapatan. Contohnya adalah kios liar di pinggir jalan serta villa yang dibangun sembarangan di hutan lindung atau sumber air.

“Tugas negara adalah mengatur, memfasilitasi, melindungi warganya. Kelompok yang melanggar tata ruang karena faktor ekonomi tidak bisa ditindak begitu saja tanpa solusi. Kami juga memiliki misi menertibkan villa-villa yang tidak memiliki ijin,” terang pria kelahiran Bandung ini. (mer/humas)

 349 total views,  1 views today

image_pdfimage_print
itn.ac.id - Powered by PUSTIK - NOC