Dipercaya Menggarap 17 RDTR se-Indonesia, ITN Malang Raih Paket Kerja Sama Terbanyak dari Kementerian ATR/BPN
Tim ITN Malang mengikuti acara Kick-Off Kegiatan Swakelola Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR TA 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian ATR/BPN. (Foto: Istimewa)
Malang, ITN.AC.ID – Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) mengukuhkan posisinya sebagai kampus berdampak yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kampus yang tergabung dalam Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) ini dipercaya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menggarap percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara swakelola. Tak tanggung-tanggung, ITN Malang berhasil mengantongi paket pekerjaan terbanyak di antara puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia.
Dari total 40 perguruan tinggi yang dilibatkan pemerintah pusat, rata-rata kampus menerima 2 hingga 3 paket. Sementara itu, ITN Malang dipercaya mengemban 7 paket kerja sama yang mencakup 17 wilayah perencanaan (17 RDTR) lintas provinsi. Wilayah kerja tersebut tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota, mulai dari Jawa Barat (Kabupaten Kuningan, Kota Banjar), Jawa Tengah (Kabupaten Pemalang), Jawa Timur (Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep), Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Kepulauan), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Nagekeo), hingga Maluku Utara (Kabupaten Pulau Morotai).
Baca Juga : ITN Malang Borong 3 Penghargaan di Anugerah Kampus Unggulan 2026 LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur
Kepercayaan besar ini menjadi pencapaian yang sangat membanggakan sekaligus sebuah tanggung jawab besar bagi seluruh sivitas akademika ITN Malang.
“Ini menjadi kebanggaan luar biasa sekaligus amanah yang harus kami selesaikan dengan baik. Dari rata-rata perguruan tinggi yang mendapat 2 sampai 3 paket, ITN Malang dipercaya mengelola 7 paket dengan total output 17 wilayah perencanaan atau 17 RDTR. Wilayahnya tersebar merata dari Jawa, Sulawesi, NTT, hingga Maluku Utara,” ujar Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) ITN Malang, Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., selaku pejabat penandatangan kontrak, saat ditemui di Kampus 1 ITN Malang, Senin (05/10/2026).
Kepercayaan kementerian ini bukan tanpa alasan. Portofolio jam terbang yang solid dalam penyusunan tata ruang serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni menjadi faktor kunci terpilihnya ITN Malang. Penandatanganan kontrak kerja sama telah dituntaskan pada 23 September 2026, lalu dilanjutkan dengan kick-off meeting (Bimbingan Teknis 1) pada 1 Oktober 2026. Seluruh paket pekerjaan ini ditargetkan rampung pada 23 Desember 2026 sesuai kriteria dan standar kualitas tata ruang nasional.
Kepala LPKU ITN Malang, Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., selaku pejabat penandatangan kontrak percepatan penyusunan RDTR secara swakelola dengan Kementerian ATR/BPN. (Foto: Istimewa)
Guna menjaga ketepatan waktu dan kualitas hasil, ITN Malang menerjunkan tim ahli lintas disiplin dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP). Posisi ketua tim (team leader) diisi oleh para dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) S-1 ITN Malang yang berpengalaman. Tim ini diperkuat oleh kepakaran dosen Teknik Geodesi, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, hingga Arsitektur.
Sederet akademisi dan peneliti senior ITN Malang yang diterjunkan dalam proyek strategis nasional ini antara lain Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT., Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT., Dr. Agung Wicaksono, ST., MT., Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., Dr. Mohammad Reza, ST., MURP., Ida Soewarni, ST., MT., serta Arief Setiawan, ST., MT.
Untuk memperkuat performa tim di lapangan, ITN Malang rutin menggelar koordinasi berkala, bootcamp, hingga pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building). Penguatan ini memfokuskan pada pemanfaatan analisis spasial dan pemodelan spasial terkini untuk mendukung perencanaan wilayah dan kota yang modern. Pelatihan ini tak hanya menyasar tim peneliti, tetapi juga merangkul alumni dan mahasiswa yang terlibat langsung dalam proyek.
“Kami menggembleng tim melalui peningkatan kapasitas secara berkala, seperti pelatihan analisis dan pemodelan spasial. Latihan ini diselenggarakan berkala setiap akhir pekan untuk memastikan seluruh tim siap mengeksekusi proyek RDTR ini dengan standar kualitas tertinggi yang ditetapkan kementerian,” tambahnya.
Langkah percepatan penyusunan RDTR skala nasional ini sejalan dengan agenda strategis Kementerian ATR/BPN. Penyediaan RDTR terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci utama kepastian hukum tata ruang, mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta mendorong kemudahan iklim investasi dan perizinan berusaha di daerah secara berkelanjutan.
Melalui sinergi nyata antara kepakaran akademis dan kebutuhan tata ruang daerah, ITN Malang membuktikan peran aktifnya sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi yang berdampak langsung bagi kemajuan infrastruktur dan pembangunan Indonesia. (Mita/Humas ITN Malang)
