
Sering Dikepung Banjir, Pemkab Mahakam Ulu Gandeng ITN Malang Garap Blueprint Penanggulangan Bencana 5 Tahun ke Depan
Forum Group Discussion (FGD) Kajian Rencana Penanggulangan Bencana ITN Malang dengan Pemkab Mahulu. (Foto: Istimewa)
Malang, ITN.AC.ID – Tragedi banjir besar yang merendam Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada Mei 2024 lalu benar-benar menjadi tamparan keras. Peristiwa itu bukan sekadar catatan sejarah kelam, melainkan alarm darurat bahwa daerah di hulu Sungai Mahakam ini butuh sistem pertahanan bencana yang kokoh, terpadu, dan berbasis data ilmiah. Sadar akan posisi wilayahnya yang berisiko tinggi, Pemerintah Kabupaten Mahulu bergerak cepat menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) untuk membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) periode lima tahun ke depan.
Forum Group Discussion (FGD) Kajian Rencana Penanggulangan Bencana ITN Malang dengan Pemkab Mahulu. (Foto: Istimewa)
Langkah krusial ini dimatangkan melalui Forum Group Discussion (FGD) Kajian RPB yang digelar di Ballroom Emerald Hotel Mercure, Samarinda, pada Senin (24/11/2025). Acara penting ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., yang hadir membacakan sambutan tertulis dari Bupati Mahulu. Dalam forum tersebut, Pemkab Mahulu mengapresiasi kerja keras tim LPPM ITN Malang yang berhasil memetakan jalan strategis kebencanaan ini. Dokumen RPB ini nantinya akan menjadi blueprint atau rujukan wajib bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke tingkat kampung (desa) demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan.
Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) ITN Malang, Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., menjabarkan bahwa penggodokan dokumen ini dilakukan secara maraton dan berkesinambungan dengan dokumen kedaruratan lainnya.
“Urutannya itu mulai dari RPB, lalu RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana), baru dokumen Kontinjensi. Menariknya, dalam satu waktu yang sama, kami (tim ITN Malang) diminta langsung merancang rangkaian dokumen ini sekaligus,” ungkap Ardiyanto memberikan keterangan mengenai progres proyek tersebut beberapa waktu lalu.
Dipilihnya kembali ITN Malang sebagai mitra strategis tentu bukan tanpa alasan. Kampus Teknologi dan Inovasi ini sebelumnya sudah khatam dengan kondisi geografis Mahulu karena pernah menyusun dokumen mitigasi bencana yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, termasuk membuat simulasi banjirnya. Bedanya, dalam dokumen RPB kali ini, fokusnya lebih mendalam pada sinkronisasi pembagian wewenang dan tugas yang jelas bagi setiap dinas ketika bencana melanda.
Ardiyanto mengulas bahwa karakteristik banjir di Mahulu sangat dominan dan dipicu oleh kondisi alam yang unik. “Mahulu itu punya banyak sekali anak sungai. Jadi kalau wilayah hulu hujan lebat, airnya naik dan langsung menggenangi pemukiman, debit air Sungai Mahakam ini dampaknya terasa sampai ke Balikpapan dan Samarinda. Makanya, dalam dokumen RPB ini, kami memasukkan poin nature-based solution,” jelasnya.
Pendekatan berbasis alam ini dinilai sangat penting mengingat Mahulu merupakan salah satu pemilik kawasan hutan terluas di Kalimantan. Tim ITN Malang sengaja merancang rekomendasi infrastruktur yang menyatu dengan alam tanpa intervensi buatan manusia yang berlebihan agar tidak merusak ekologis hutan.
Selain pendekatan alam, dokumen RPB ini juga menegaskan satu solusi fisik yang mendesak: pembangunan konektivitas jalan darat antar-kecamatan. Selama ini, jalur logistik Mahulu sangat bergantung pada transportasi sungai. Ketika kemarau dan sungai surut, atau saat banjir bandang melanda, jalur distribusi otomatis lumpuh. Dengan adanya jalur darat yang layak, distribusi bantuan makanan dan obat-obatan bisa tetap berjalan efektif tanpa bergantung pada pasang surut air sungai.
Baca juga: ITN Malang dan Dinas PUPR Nganjuk Sinkronisasi Peninjauan Kembali RTRW
Menukil laporan resmi dari jalannya FGD di Samarinda, Sekda Stephanus Madang juga menginstruksikan agar RPB ini memuat mekanisme koordinasi peringatan dini (early warning system) yang aktif dengan kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Kutai Barat, terutama terkait pertukaran data tinggi muka air sungai. Pihak Pemkab Mahulu pun meminta seluruh program di dalam RPB ini segera diintegrasikan ke dalam RPJM Kampung agar budaya sadar bencana bisa tumbuh dari level akar rumput. Seluruh draf ini dipastikan sudah sinkron dengan target RPJMD dan RTRW daerah yang juga dikawal oleh tim ITN Malang. (Mita Erminasari/Humas ITN Malang)



